Beranda > Uncategorized > WAWASAN PEMBANG…

WAWASAN PEMBANG…

WAWASAN PEMBANGUNAN

 Wacana

*imsar al-ma’arif lubis

Persoalan yang masih kita hadapi saat ini antara lain bencana alam dimana-mana, pencemaran lingkungan (darat, air, udara) juga dimana-mana, kemacetan lalu lintas, meluasnya perkampungan kumuh, alih fungsi lahan. Juga Tingkat dan laju pertumbuhan penduduk makin pesat, pendapatan perkapita rendah, pertumbuhan ekonomi rendah, produktifitas rendah, budaya konsumtif. Ditambah mutu pendidikan tergolong rendah, derajat kesehatan rendah, aksesibilitas informasi rendah, wawasan pembangunan rendah, angka pengangguran dan kemiskinan tinggi, mutu pelayan fasilitas publik kurang dan sebagainya. Selain itu lemahnya perhatian terhadap pengendalian penataan ruang, dan segudang persoalan lainnya. Semua masalah tersebut merupakan masalah besar bangsa yang belum terpecahkan.

Salah satu persoalan, tingginya angka pengangguran, menurut data BPS per bulan Agustus 2009, jumlah penganggur terbuka tercatat sebanyak 8,96 juta orang (7,87%) dari total angkatan kerja sekitar 113,83 juta orang. Dari jumlah 8,96 juta orang penganggur tersebut sebagian besar berada di pedesaan. Dilihat dari latar belakang pendidikan para penganggur 27,09% berpendidikan SD ke bawah, 22,62% SLTP, 25,29% SMA, 15,37% SMK dan 9,63% berpendidikan Diploma sampai Sarjana (D3 hingga S3).

Menurut ahli ekonomi pembangunan, suatu negara hendaknya memiliki warga pelaku usaha minimal sekitar 2% dari keseluruhan jumlah usia angkatan kerja. Sedangkan data terbaru menunjukkan negara Indonesia masih jauh dari angka tersebut. Hal ini juga berarti bahwa Indonesia masih ketinggalan jauh dari negara-negara berkembang lain di dunia.  

Hal demikian terjadi menurut analisis beberapa ahli karena pembangunan belum efektif. Diketahui bahwa yang dimaksud pembangunan adalah segala upaya mewujudkan kesejahteraan. Sedangkah kesejahteraan diindikasikan dengan terpenuhinya segala macam kebutuhan hidup secara layak.

Untuk mencapai kesejahteraan, hanya dapat diraih jika pembangunan efektif, pembangunan efektif harus di dukung pola penataan dan pemanfaatan ruang yang sesuai.  Agar keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga. Disamping penataan ruang, pembangunan sektoral juga harus disesuaikan dengan ruang yang tersedia.

Karena dalam pembangunan dikenal 2 pendekatan yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan spasial. Pendekatan sektoral berorientasi mengopti­mal­­kan kegiatan (sektor) agar diperoleh hasil yang opti­mal pula. Pen­dekatan spasial berorientasi mensinergikan segenap kegiatan seraya menyelaraskannya dengan daya dukung wilayah. Oleh se­bab itu, kedua pendekatan itu mesti diterapkan simultan di dalam mekanisme pembangunan.

Sejauh yang teramati, pendekatan sektoral terkesan dominan. Nampaknya, istilah egoisme sektoral masih relevan hingga saat ini. Sementara itu, pendekatan spasial yang diterapkan melalui mekanisme penataan ruang masih terke­san mar­ji­nal. Penataan ruang masih dilaksanakan sebatas forma­litas, belum menunjukkan manfaat yang jelas. Hal ini ter­cermin dari tata ruang yang terbangun.

Jika merujuk pada orientasi pendekatan spasial, penataan ruang berperan strategis dalam mengefektifkan meka­nis­me pembangunan. Penataan ruang dapat mensinergikan kegi­atan antarsektoral, sehingga diperoleh hasil agregatif yang optimal. Penataan ruang juga menyelaraskan segala kegiatan dengan daya dukung wilayah, sehingga akan menjamin kesinambungan mekanisme pembangunan.

Dengan demikian, munculnya beragam persoalan seperti disebutkan tak terlepas dari kesenjangan pendekatan sektoral yang dominan dan pendekatan spasial yang marjinal. Oleh sebab itu, untuk periode “tahapan pembangunan” men­datang perlu diupayakan agar kedua pendekatan itu dapat dite­rapkan proporsional.

Untuk itu harus ada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang efektif. Jika dari perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang serta evaluasi dilakukan efektif, niscaya pembangunan akan efektif. Seterusnya akan berdampak pada pencapian taraf kesejahteraan.

Pertanyaannya, apakah ketiga tahapan itu telah diselenggarakan secara konsisten? Apakah ta­hap pelaksanaan sudah terkendali sesuai rencana? Apakah renca­na pembangunan yang ada telah disusun semestinya?

Pembangunan efektif dapat ditempuh dengan menyusun sistem perencanaan tata ruang dan rencana pembangunan. Rencana pembangunan untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif serta sesuai dengan potensi atau kondisi daerah menentukan keberhasilan rencana.

Untuk itu, dibutuhkan beberapa langkah inovatif untuk mewujudkan perencanaan yang efektif. Selain itu terus mengkaji dan menghimpun langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk mengefektifkan pembangunan. Rangkaian tersebut harus jadi agenda kegiatan bersama dengan didasari adanya kesepahaman, kesamaan dan kesepakatan bersama termasuk dalam hal ini dengan aparatur pemerintahan. Rencana yang benar mesti disu­sun dan disepakati bersama masyarakat dan pemerintah.

Dengan demikian diharapkan dapat memberi inspirasi dan menemukan metode efektif dalam proses dan tahapan serta pengendalian pembangunan. Karena apabila rencana disusun semestinya, maka ber­bagai penyimpangan akan terhindarkan. Renca­na yang benar memiliki tujuan dan sasaran yang terarah dan teru­kur sesuai kapasitas yang ada dan mempunyai tahapan langkah yang jelas disertai indikator capaian. Sehubungan hal ini, selayaknya ada upaya semua pihak untuk ikut mendukung hingga terwujudnya pembangunan yang makin efektif.

 

Inovasi Perencanaan Daerah

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa setiap unit pemerintahan, termasuk Pemerintahan Desa, harus memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, yaitu suatu rencana pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun.

Untuk mewujudkan hal tersebut, harus di dukung adanya rencana yang berasal dari pemerintahan terkecil tingkat RT dan RW. Sehingga terwujud dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tersistematis, terencana, terukur dan terarah. Disebutkan pula bahwa terdapat lima pendekatan yang harus digunakan dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan, yaitu:

a)  Pendekatan politik;

b) Teknokratik;

c)  Atas bawah atau top-down;

d) Bawah-atas atau bottom-up; dan

e)  Partisipatif.

Diatur pula dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Penyelengaraan Pemerintah Desa, untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pada prakteknya pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan partisipatif sering menimbulkan masalah.

Masalah yang muncul dalam program-program yang menggunakan pendekatan partisipatif umumnya adalah bagaimana mewujudkan partisipatif masyarakat itu selayaknya. Tidak jarang pendekatan partisipatif lebih bersifat mobilisasi, dibanding partisipasi yang mengakar pada komunitas itu sendiri. Sehingga tujuan penggunaan pendekatan partisipatif menjadi tidak tercapai.

Sehubungan dengan itu, melihat realita yang terjadi dalam masyarakat, perlu adanya upaya untuk menelaah kembali kebijakan perencanaan yang telah dibuat, dengan kembali mengkaji dan menyatukan potensi dalam satu misi Rencana Pembangunan sebagai refleksi dari pengembangan dari perencanan yang telah ada saat ini.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan masyarakat, tidak terkecuali Kota Cirebon, dengan flat form simbolis pembangunan otonomi daerah. Tentunya dengan harapan akan tercipta kesadaran kolektif masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, tangguh, cerdas dan jujur. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama untuk menindak lanjuti dengan menyusun perencanaan tindakan bersama.

Rencana pembangunan tentunya akan memuat arah kebijakan pembangunan, arah kebijakan keuangan, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan juga akan disertai rencana kerja.

Berdasarkan pengamatan, sejauh ini, diketahui efektifitas pelaksanaan partisipatif yang telah dilakukan. Nampaknya masih terkesan bersifat mobilisasi dan munculnya egoisme sektoral, yang lagi-lagi menyebabkan tidak seimbangnya kedua pendekatan pembangunan seperti dimaksudkan. Pendekatan spasial dan sektoral.

Dalam situasi demikian, Perencanaan Tindakan Bersama Masyarakat (PTBM), salah satu bentuk pendekatan partisipatif, kiranya dapat diaplikasikan sebagai satu metode yang efektif untuk memperbaiki proses perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Metode Perencanaan Tindakan Bersama Masyarakat yaitu  suatu instrumen atau teknik untuk merangsang proses perencanaan yang berbasis pada keterlibatan aktif warga dari wilayah unit perencanaan. Bertujuan untuk mendukung perencanaan pemerintah pada tahap selanjutnya. Juga diharapkan sebagai bahan masukan, potret dan acuan bagi pemangku kebijakan, dalam proses pembangunan. Selain sebagai alat bantu dalam menyusun Rencana Pembangunan, pendekatan ini juga kiranya dimaksudkan untuk:

1)     Mewujudkan  keterlibatan warga yang bersifat terbuka. Berbagai kalangan dalam proses perencanaan terlibat dalam berbagai tahapan kegiatan;

2)     Berkaitan dengan Substansi perencanaan:

  1. Teridentifikasinya masalah penting dan upaya-upaya penanggulangannya;
  2. Teridentifikasinya kegiatan penanggulangan yang dapat dilakukan sendiri oleh warga;
  3. Teridentifikasinya sumber-sumber pembiayaan dan keterampilan yang dibutuhkan;

3)     Disepakatinya berbagai kelompok kerja yang akan mengawal proses perencanaan;

4)     Terbentuknya kelompok kerja atau kader pembangunan daerah yang berasal dari, oleh dan untuk kepentingan warga.

 

Dengan dilaksanakannya penyusunan perencanaan ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat dalam rangka akselerasi pembangunan daerah.

Proses perencanaan yang telah dilakukan diharapkan pula akan menghasilkan suatu rencana tindakan bersama yang berorientasi pada hasil, waktu terukur, pelaksana dan penanggungjawab jelas, lengkap dengan rincian strategi pelaksanaan. Dan tentunya disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam rencana aksi.

Perumusan strategi yang disepakati oleh seluruh pihak diharapkan pula  mampu memberikan jaminan ketepatan sasaran tindakan yang dipilih, serta terjaminnya dukungan semua pihak, baik dalam melaksanakannya maupun dalam memelihara semua hasil tindakan yang dijalankan. Tahapan penyusunan rencana pengembangan  mengacu pada fakta, bersama menentukan tujuan bersama, menetapkan langkah dan bersama-sama melaksanakan tahapan rencana. Secara sederhana berikut tahapan yang dilakukan dalam menyusun rencana.

Daerah X

 

 

 

faktanya

kondisi saat ini, meliputi

kondisi fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan

 
   

 

 

 

maka

langkah yang mesti ditempuh adalah

mengoptimalkan potensi fisik, sosial, ekonomi dan

sumberdaya lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama

 
   

 

 

 

langkah

(1)

                                   penyusunan rencana pengembangan bersama masyarakat                                  

(2)

pelaksanaan rencana secara bertahap

*: Pedesterian

Iklan
Kategori:Uncategorized
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Sanggar Anak Tangguh

Strong Children Strong Nation

What Planners Do

The Few, The Proud, The Planner

kalipaksi dot com

Melu Memayu Hayuning Bawono

ARDAN SIRODJUDDIN

Blog ini didedikasikan untuk kemajuan pendidikan Indonesia

O. Solihin

katakan kebenaran itu meskipun terasa pahit

%d blogger menyukai ini: